PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dalam Hukum Ekonomi Islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara’, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai ugeran (aturan) dalam melakukan aktivitas ekonomi. Berdasar pada beberapa pendapat para fuqaha ketika mendeskripsikan fiqih al-mu’amalah (baca: Hukum Ekonomi Islam), maka setidaknya ditemukan empat prinsip, yaitu: 1. pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya, 2. aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (’an taradlin), 3. kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (jalb  al-mashalih wa dar’u al-mafasid), dan 4. dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman, dan unsur lain yang diharapkan berdasarkan syara’.

Dalam prinsip pertama mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash – Al-Qur’an dan Al-Hadits – yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad mu’amalah tersebut menjadi terlarang berdasarkan syara’. Prinsip Hukum Ekonomi Islam ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Al-Qur’an secara substansi berbicara tentang masalah ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 29, “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.” Sedangkan Al-Hadits yang berkaitan dengan prinsip ini adalah hadits yang diterima Salman Al-Farisi yang diriwayatkan Turmudzi dan Ibn Majah, Rasulullah Saw bersabda, “Apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa yang diharamkan Allah adalah haram dan apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaafan-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatu pun.” (HR. Al-Bazar dan Al-Thabrani)

Prinsip Hukum Ekonomi Islam yang kedua adalah mu’amalah, hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan (ikrah), maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasarkan syara’. Prinsip mu’amalah ini didasarkan pada nash yang tertuang dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” Prinsip inipun didasarkan pada hadits Nabi Saw yang menyatakan, “Bahwasannya jual-beli hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.”

Sedangkan prinsip yang ketiga adalah mendatangkan maslahat dan menolak madharat bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syari’at Islam (maqashid al-syari’ah), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan, bahkan, harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan.

PROSES DAN SANKSI PELANGGARAN HAM PADA PERADILAN INTERNASIONAL

1.      Proses Peradilan HAM Internasional
Proses peradilan Internasional pada peraturan yang digariskan dalam Internasional Criminal Court (ICC) atau mengacu kepada yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional (MPI). Peradilan HAM Internasional pada dasarnya bertitik tolak dari dua persoalan utama yaitu:
a.   Pengakuan (Acknowledgement)
Pengakuan tentang adanya pelanggaran HAM di masa lampau
b.  Akuntabilitas (Accountability)
Menghukum pelaku pelanggar HAM yang berat dan sekaligus mengembalikan harkat dan martabat korban pelanggaran HAM tersebut. Dalam pelaksanaannya ada pendapat yang pro dan kontra terhadap konsep pengakuan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam kasus pelanggaran HAM yang berat. Pendapat yang pro dan kontra berpusat pada masalah penghukuman (stencing) sebagai salah satu konsekuensi hukum dan peradilan HAM Internasional.
Pendapat
Pro
Kontra
–     Penghukuman dapat memelihara keadilan bagi korban (retributif justice)
–    Penghukuman dapat menimbulkan pembalasan dendam
–     Memperkuat legitimasi pemerintahan transisi
–     Menciptakan distorsi sosial yang berkepanjangan
–      Mencegah terjadinya pelanggaran HAM
–     Tidak relevan dengan pelanggaran HAM
Pada dasarnya kekuatan penunjang utama HAM adalah kekuatan moral dan hati nurani kemanusiaan yang didukung leh kekuatan pendapat umum dunia. Oleh karena itu, perlindungan dan penegakkan HAM di suatu negara merupakan tanggung jawab negara yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar negara eksistensi keutuhan wilayah serta kesatuan politik negara tersebut tidak diancam dan dibahayakan oleh penegak HAM.Sedangkan pendapat lain mengatakan.
Proses peradilan HAM internasionai meliputi beberapa tahapan, antara lain:
A. Pemeriksaan pendahuluan
Penuntut umum, setelah adanya laporan atau pengaduan dari salah satu Negara peserta mengenai suatukejahatan, kemudian melakukan evaluasi atas laporan tersebut. Apalagi penuntut umum menyimpulkanbahwa ada dasar yang beralasan untuk menindak lanjuti dengan penyidikan kepada majelis pra-peradilandengan dilengkapi bahan-bahan yang telah dikumpulkan.Dalam melakukan penyelidikan, tugas dan wewenang penuntut umum adalah:
v  Mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti
v  Meminta kehadiran dan bertanya kepada orang yang sedang diselidiki, korban, dan saksi
v  Mengadakan kerjasama dengan setiap Negara atau organisasi antar pemerintah yang sesuai kewenangan
v  Membuat persiapan atau kesepakatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang untukmempermudah kerjasama dengan Negara, organisasi antar pemerintah atau orang
v  Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang diperoleh
v  Sebelum pemeriksa, penuntut umum boleh melanjutkan penyidikan dan dapat mengubah atau mencabutsetiap dakwaan.
B. Pemeriksaan pengadilanDalam pasal 61International Criminal Court (ICC)
ditentukan sebagai berikut:
v  Pada waktu pemeriksaan, penuntut umum harus mendukung setiap dakwaan dengan bukti yang cukup
v  Dalam proses pemeriksaan tersangka diperbolehkan:
-Menolak dakwaan
-Membantah bukti yang di ajukan oleh penuntut umum
-Mengajukan bukti
v  Dalam pimpinan mengangkat majelis pemeriksayang bertanggung jawab terhadap pelaksana setiappersidangan berikutnya
v  Terdakwa harus hadir selama pemeriksaan.bila terdakwa hadir dipengadilan terus-menerus menunggupersidangan, Majelis pemeriksa dapat mengeluarkan terdakwa dan membuat penetapan baginya untukmematuhi persidangan dan memberikan intruksi kepada pengacaranya dari luar sidang dengan teknologikomunikasi
v  Dalam mulai persidangan, majelis pemeriksa membacakan kepada terdakwa dakwaan yang sebelumnyatelah dikonfirmasikan oleh majelis pra-peradilan. Majelis pemeriksa memberi kesempatan kepadaterdakwa untuk menyatakan pernyataan bersalah atau tidak bersalah.
v  Hakim ketua memberi petunjuk pelaksanaan persidangan termasuk menjamin bahwa persidangandilaksanakan secara adil dan tidak memihak
v  Majelis pemeriksa memiliki wewenang untuk:
-Mengatur mengenai diterimanya suatu bukti
-Mengambil suatu tindakan yang perlu untuk menjaga ketertiban selama berlangsungnya pemeriksaan
v  Bila majelis pemeriksa berpendapat bahwa diperlukan adanya fakta-fakta yang lebih lengkap untukkepentingan keadilan, terutama korban, maka dapat:
-Menuntut penuntut umum mengajukan bukti tambahan termasuk keterangan saksi-saksi
-Memerintahkan agar pemeriksaan dilanjutkan
v  Putusan majelis pemeriksa harus berdasarkan evaluasi bukti dari seluruh persidangan
C.Upaya Banding
Berdasarkan pasal 74 International Criminal Court (ICC), putusan pengadilan dapat diajukan banding olehpenuntut umum atau orang yang dihukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1.      Kesalahan prosedur
2.      Kesalahan fakta
3.      Kesalahan hukum
4.      Alasan lain yang mempengaruhi keadilan
2. Sanksi Pelanggaran HAM pada Peradilan Internasional
Esensi pelanggaran HAM bukan semata-mata pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku melainkan pelanggaran HAM tidak degradasi terhadap kemanusiaan dengan cara merendahkan martabat dan derajat manusia. Oleh karena itu, selalu identik dengan pelanggaran hukum walaupun terdapat unsur perencanaan, dilakukan secara sistematik dan tujuan tertentu dan bersifat kolektif baik berdasarkan agama, etnik, atau ras tertentu.
Dewasa ini pelanggaran HAM tidak sebatas yuridiks nasional melainkan sudah menjadi yuridiksi internasional. Menghadapi pelanggaran HAM yang terjadi di setiap negara di dunia diperlukan sanksi internasional yang mengacu kepada ketentuan dalam Statu Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) atau SMPI atau Statua Rokma (SR, 1998) atau dapat juga mengacu kepada praktek-praktek penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat seperti di Ruwanda (1994)
Jika dianalisis secara seksama jiwa SMPI/SR terletak pada mukadimahnya yang antara lain berbunyi bahwa “ Yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional (MPI) bersifat komplementer terhadap yuridiksi pengadilan nasional”. Hal ini berarti jika suatu negara terjadi kasus pelanggaran HAM berat (kejahatan genosia, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi) yuridiksi MPI tidak otomatis berlaku di negara tersebut.
Namun ada ketentuan lain dalam SMPI/SR yang menyatakan bahwa yuridiksi MPI dapat memasuki wilayah suatu negara jika negara tersebut tidak berkeinginan atau tidak mampu melaksanakan tugas penyelidikan atau penuntutan dalam tiga hal sebagai berikut.
a.      Proses peradilan atau putusan pengadilan yang dijatuhkan ditunjukan untuk melindungi seseorang dari pertanggung jawaban pidana sebagaimana ditentukan dalam SMPI/SR
b.      Proses persidangan ditunga-tunda tanpa alasan yang jelas dan dapat di pertanggung jawabkan sehingga tidak konsisten untuk mengadili seseorang kehadapan sidang pengadilan
c.      Persidangan dilaksanakan tidak secara independen atau bersifat memihak sehingga tidak konsisten dengan tujuan pemberian sanksi melalui sidang pengadilan.
A.Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Beberapa kasus yang pernah terjadi tentang pelanggaran hak asasi manusia di dunia adalah sebagai berikut:
*Warga Negara diadili kasus Genosida irak
Frans van Anraat, dikenal dakwaan kejahatan perang dan genosida, dia adalah warga belanda pertamayang diadili dalam kasus ini, yang dituduh menjual bahan kimia dari amarika serikat dan jepang kepada irakyang digunakan untuk membuat gas syaraf dan gas mustard yang digunakan dalam perang melawan irantahun 1980-1988 dan terhadap warga kurdi irak.Jaksa penuntut mengatakan PBB menggambarkan van Anraat seagai salah satu perantara penting dalampembelian bahan-bahan kimia oleh irak, namun dalam sebuah wawancara yang dilakukan tahun 2003, vanAnraat menyangkal tahu menahu soal serangan itu.Laporan-laporan menyatakan saat itu dia member informasi kepada dinas rahasia Belanda mengenaiprogram senjata Saddam Hussein. Setelah irak diinvasi pada bulan Maret 2003, dia kembali ke Belanda danditangkap pada bulan Desember 2004 di Amsterdam.PBB mencurigai pengusaha itu adalah pemasok utama bahan-bahan kimia bagi rejim irak, dengan mengirim26 kali ke Negara itu.
*Kasus Genosida, tokoh Khmer merah paling senior ditahan
Nuon Chea, tokoh Khmer merah paling senior, ditahan. Penahannannya adalah bagian dari tindak lanjutpenyelidikan kasus Genosida dikamboja beberapa tahun yang lalu. Dia akan diajukan kepengadilan genosidayang mendapat dukungan PBB. Pengadilan akan dimulai pada tahun depan. Banyak yang menilai, Noun Cheamemiliki peran penting sebagai pembuat keputusan dalam rezim tersebut.Rezim itu bermaksud menciptakan masyarakat agraria, namun ternyata malah menimbulkan kematianlebih dari satu juta orang karena kelaparan, penyakit, kerja paksa, dan eksekusi. Noun Chea pun telahberulang kali membantah ikut bertanggung jawab atas kematian ribuan warga Negara tersebut. Meskidemikian, pada awal tahun ini dia menyatakan kesiapannya untuk menghadapi pengadilan.Terkait kasus genosida tersebut, tersangka yang ditetapkan baru satu orang. Penahanan telah dilakukanatas Kang Kek leu alias Duch pada juli lalu. Duch dituduh menjadi kerala penjara S21 di Phnom Penh. Dipenjara itulah diperkirakan telah terjadi penyiksaan secara brutal lebih dari 17.000perempuan, pria, dan anak-anak.

Serangan maut Israel atas Gaza langgar hukum perang

Tentara Israel melakukan pelanggaran nyata hukum perang ketika membunuh 12 warga Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, dalam serangan udara atas sebuah rumah di Gaza, bulan lalu, kata Human Rights Watch pada Jumat.

Serangan Israel itu, dilakukan dalam delapan hari Gerakan Pilar Pertahanan, dilancarkan atas rumah keluarga dengan ayah, Mohammed Jamal Dallu (29 tahun), yang Israel gambarkan sebagai “teroris terkenal”.

Serangan itu, yang paling mematikan selama kemelut berakhir pada 22 November, menewaskan Dallu, anggota kepolisian Hamas, sembilan anggota keluarganya dan dua tetangganya.

“Bahkan jika Dallu, polisi berpangkat rendah, adalah sasaran sah tentara di bawah hukum perang, serangan terhadap rumah warga akan membunuh sejumlah besar warga membuatnya tidak sah,” katanya.

Gempuran itu memicu kecaman dunia, dengan banyak pengamat pada khususnya terkejut dengan kematian anak-anak.

Tentara Israel pada awalnya menyatakan gempuran itu menyasar anggota Hamas, yang bertanggung jawab menembakkan roket ke Israel, Yehia Rabea, tanpa mengatakan apakah ia berada di rumah Dallu.

Tapi, wanita juru bicara tentara Avital Leibovich kemudian keada AFP menyatakan ia “penggerak teror terkenal terkait dengan sayap tentara Hamas”.

Dalam pernyataannya pada Jumat, kelompok hak asasi bermarkas di New York itu menyatakan pasukan Israel menjatuhkan yang tampaknya “bom besar” atas rumah tiga lantai tersebut.

“Israel perlu menjelaskan mengapa membom rumah penuh warga itu,” kata Fred Abrahams, penasihat khusus HRW, yang melakukan penelitian di Gaza, “Siapa pun melanggar hukum harus dihukum.”

Tentara Israel pada Jumat menyatakan sandinya mengenali rumah Dallu sebagai “persembunyian pejuang utama Hamas, yang memainkan peran penting dalam prasaran peluncuran roket kelompok itu”.

“Sementara korban jiwa pada kedua pihak disesalkan, tanggung jawab akhirnya terletak pada pelaku teror, yang membuat penduduk sebagai perisai manusia dengan menggunakan bangunan warga sebagai persembunyian atau gudang senjata,” katanya.

Dalam kemelut itu, 174 warga Palestina tewas -termasuk lebih dari 100 warga, di antara mereka, setidak-tidaknya 37 anak-anak dan 14 wanita- dan enam orang Israel, yakni dua tentara dan empat warga, termasuk seorang wanita, kata kedua pihak.

Chevrolet Belum Berminat Sponsori Klub Indonesia

 

 

Surabaya  – Meski menyandang status sebagai official automotive partner of Manchester United, Chevrolet ternyata belum tertarik untuk mensponsori tim sepakbola yang ada di Indonesia.

Bukan hanya sekadar official automotive partner, perusahaan asal Amerika Serikat ini baru saja menandatangani kontrak dengan The Red Devils selama tujuh tahun. Mulai 2014 nanti, logo Chevrolet akan terpampang di jersey United.

Lantas, apakah Chevrolet berminat untuk menjadi sponsor salah satu tim di Indonesia? Direktur Human Resource General Motor Indonesia, Prie Haryono menyebut, hingga saat ini belum ada rencana untuk menjadi sponsor klub Indonesia.

“Untuk saat ini kita fokus ke pembinaan usia dini dulu,” ucapnya ketika ditemui wartawan dalam acara One World Futbol, Selasa (18/12/2012) siang di kawasan Gubung Bromo.

Salah satu wujud kepedulian Chevrolet kepada sepakbola anak usia dini adalah, dengan sumbangan bola kepada anak-anak di kawasan Bromo. Sebanyak 50 bola diberikan pada anak-anak Bromo. Bola pemberian Chevrolet dibuat khusus dengan teknologi tinggi oleh tim Jahnigen asal Amerika.

Bola hasil kerjasama antara Chevrolet dan yayasan nirlaba One World Futbol tersebut dirancang untuk tahan lama dan antikempes. “Kenapa kami berikan bola? Karena bola bisa menyatukan masyarakat. Bola bisa menyatukan bangsa. Dengan sepakbola, anak-anak bisa lebih kreatif, aktif dan rajin berolahraga,” pungkas Prie.

Sementara itu, General Motor dan Chevrolet berencana membagikan 1,5 juta bola sepak khusus ini ke seluruh anak-anak dunia khususnya mereka yang ada di daerah terpencil, bencana, ataupun wilayah konflik perang. Untuk Indonesia, tahun ini ada 5.400 buah bola yang dibagi di seluruh nusantara, mulai dari Pulau Nias hingga Bromo.[sya]

Mantan Ketua NTC Libya dicekal terkait kasus pembunuhan

Tripoli (ANTARA News) – Mustaf Abdul-Jalil, mantan ketua Dewan Peralihan Nasional (NTC) di Libya, dilarang bepergian oleh satu pengadilan militer pada Selasa (11/12), sehubungan dengan penyelidikan kasus pembunuhan.

Pengadilan militer tersebut di Kota al-Marj, 100 kilometer di sebelah timur Benghazi, meminta Abdul-Jalil tidak bepergian selama proses penyelidikan kematian mantan menteri dalam negeri Abdul Fattah Younes, kata Jaksa Militer Yousef Al-Asifer dari wilayah Libya timur kepada Xinhua.

Abdul-Jalil menghadapi tuduhan penyelewengan kekuasaan dan berupaya memecah-belah persatuan patriotis, kata Jaksa Militer Majdi Al-Barrasi.

Younes, menteri dalam negeri di bawah kekuasaan Muammar Gaddafi, membelot pada awal kerusuhan di Libya, tapi secara misterius dibunuh pada 29 Juli 2011.

Abdul-Jalil telah dikeluarkan oleh jaksa militer, dan diminta hadir di pengadilan sebagai terdakwa pada 20 Februari, kata Al-Barrasi.